Dalamdua undang-undang sistem pendidikan nasional terakhir, yaitu UU No. 2 tahun 1989 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Kewarganegaraan selalu dinyatakan sebagai program atau mata pelajaran yang harus ada pada setiap jenjang pendidikan, dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Mengapapendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat mengkaji sejumlah kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum satuan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan Manusiasebagai makhluk sosial senantiasa akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan itu sifatnya mutlak dan tidak bisa dihindarkan bahkan dimanapun anda bersembunyi. Hal itu juga yang menjadi dasar filosofis mengapa masyarakat senantiasa terjadi perubahan sosial budaya. Berbicara soal masyarakat, yang jika diartikan adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem Pendidikankewargenageraan pada era reformasi mengalami banyak perubahan. Pendidikan Kewarganegaraan yang sebelumnya dominan dengan materi ideologi Pancasila dan UUD 1945, sebagai upaya indoktrinasi terhadap siswa berdasarkan tafsir rezim orde baru, maka dilakukan perumusan kembali makna kewarganegaraan, dan memposisikan warga negara sebagai Sejaktahun 1969 pendidikan kewarganegaraan sudah dipelajari mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas dengan sebutan kewargaan negara. Kemudian mengalami perubahan nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila pada tahun 1975 sampai 1984. Sementara di tingkat Perguruan Tinggi berganti nama dengan istilah Pendidikan Kewiraan. Pendidikankewarga negaraan(PKn) selalu mengalami perubahan setiap jamannya. Dari masa ke masa sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Begitu pula kurikulum 2004 memperkenalkan istilah Pengganti PPKn dengan kewarganegaraan / pendidikan kewarganegaraan. Perubahan nama ini juga diikuti dengan perubahan isi PKn yang lebih memperjelas AscJ2ZJ. Perubahan Pendidikan Kewarganegaraan PKn menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKnTujuan Pendidikan Nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang- undang No. 20 Tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kurikulum2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban satu langkah dalam penyusunan kurikulum 2013 adalah penataan ulang PKn menjadi PPKn, dengan rincian sebagai berikut1 Mengubah nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan PKn menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn.2 Menempatkan mata pelajaran PPKn sebagai bagian utuh dari kelompok mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan. Mengkoordinasi KI-KD dan indikator PPKn secara nasional dengan memperkuat nilai moral dan Pancasila; nilai dan norma UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika; serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik Memantapkan pengembangan peserta didik dalam dimensi 1 pengetahuan Kewarganegaraan; 2 sikap Kewarganegaraan; 3 keterampilan Kewarganegaraan; 4 keteguhan Kewarganegaraan; 5 komitmen Kewarganegaraan; dan 6 kompetensi Kewarganegaraan. 4 Mengembangkan dan menerapkan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PPKn yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik secara Mengembangkan menerapkan berbagai model penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar lingkup kurikulum/substansi utama perubahan PKn menjadi PPKn adalah sebagai 20061. Persatuan dan kesatuan bangsa;2. Norma, hukum, dan peraturan;3. Hak Asasi Manusia;4. Kebutuhan Warga negara;5. Konstitusi negara6. Kekuasaan dan Politik;7. Pancasila;8. 20131. Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa;2. UUD 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;3. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam keberagaman yang kohesif dan utuh;4. Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sebagai bentuk negaraBerdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa terdapat penyederhanaan dari kurikulum 2006 ke dalam kurikulum 2013. Hal-hal yang dibahas pada kurikulum 2006 bukan berarti dihilangkan atau tidak diajarkan pada kurikulum 2013, tetapi dikuatkan dengan penguatan empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Empat pilar kebangsaan tersebut merupakan persyaratan minimal, di samping pilar-pilar lain, bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan kepribadian bangsa Indonesia tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan1 Pancasila sebagai Dasar Negara dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;2 Substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang menjadi wahana psikologis-pedagogis pembangunan warga negara Indonesia yang berkarakter tersebut didasarkan pada sejumlah masukan penyempurnaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, antara lain1 secara substansial, Pendidikan Kewarganegaraan terkesan lebih dominan bermuatan ketatanegaraan sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat aksentuasi yang proporsional;2 secara metodologis, ada kecenderungan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan ranah sikap afektif, ranah pengetahuan kognitif, pengembangan ranah keterampilan psikomotorik belum dikembangkan secara optimal dan utuh koheren Permendikbud 2014 221.Dengan demikian guna mengakomodasikan perkembangan baru dan perwujudan pendidikan sebagai proses pencerdasan kehidupan bangsa dalam arti utuh dan luas, maka substansi dan nama mata pelajaran yang sebelumnya Pendidikan Kewarganegaraan PKn dikemas dalam Kurikulum 2013 menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn. Jawaban Mengapa pelajaran pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Karena dinamika dan tantangan yang dihadapi pendidikan kewarganegaraan bangsa Indonesia sangat tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk seseorang menjadi manusia yang memiliki rasa cinta tanah air . Bagaimana perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia? Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 saat pemerintahan Sukarno atau yang lebih dikenal dengan istilah civics. Penerapan Civics sebagai pelajaran di sekolah-sekolah dimulai pada tahun 1961 dan kemudian berganti nama menjadi pendidikan Kewargaan negara pada tahun 1968. Bagaimana sejarah lahirnya pendidikan kewarganegaraan? Di Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan mulai berkembang pada tahun 1957 di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pendidikan Kewarganegaraan kemudian mulai dipelajari di sekolah-sekolah pada tahun 1961 dengan nama Civics. Mata pelajaran ini kemudian berganti nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 1968. Apa yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan secara politis? Sementara Soedijarto 1996 mengartikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi Warga Negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis. Apa yang dimaksud dengan sumber politis Pancasila? Sumber Politis Pancasila Sebagai Dasar Negara Sila Persatuan Indonesia, Diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. Mengapa negara khususnya Indonesia perlu Pendidikan Kewarganegaraan? Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Bagaimana relevansi pendidikan Pancasila dalam kehidupan bernegara di era sekarang ini? Dengan adanya Pendidikan Kewarganegaraan dapat menumbuhkan rasa kesadaran berbangsa dan bernegara, cinta tanah air, dan menjadi warga negara yang berperan aktif dalam membangun negara dengan berlandaskan Pancasila. Di era sekarang ini, kesadaran berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air sudah mulai berkurang. Apa yang menjadi latar belakang Pendidikan Kewarganegaraan? Latar belakang terminologis dari pendidikan kewarganegaraan ialah pendidikan yang berlandaskan demokrasi politik yang kemudian diperluas dengan sumber pengetahuan lainnya. Tujuannya agar melatih kemampuan berpikir yang kritis, analitis serta bertindak secara demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. KITA HEBAT – Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan ? Pastinya kamu mengalami hal tersebut kurikulum dari tahun ketahun terkadang membuat siswa merasa kesulitan, tidak hanya itu saja tenaga pendidik juga merasakan hal yang kewarganegaraan adalah bagian penting dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab, aktif, dan memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam dengan perkembangan zaman dan perubahan dalam tuntutan masyarakat, pendidikan kewarganegaraan juga mengalami perubahan yang itu dilakukan demi mewujudkan pendidikan kewarganegaraan yang lebih baik dari tahun ke ini Kita Hebat akan membahas mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, tujuan dari perubahan tersebut, serta tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan perubahan pendidikan beberapa faktor yang menyebabkan perubahan dalam pendidikan kewarganegaraan. Pertama, perubahan dalam tuntutan masyarakat dan kebutuhan global yang berkembang contoh, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu mengikuti perkembangan ini agar relevan dengan kehidupan nyata para itu, perubahan dalam kurikulum juga mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan. Kurikulum yang terus berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat akan mencerminkan perubahan dalam pendekatan dan materi pembelajaran dalam pendidikan pengajaran yang digunakan juga mengalami perubahan, di mana pendidikan kewarganegaraan semakin menekankan pada pembelajaran aktif, diskusi kelompok, simulasi, dan pengalaman langsung yang berhubungan dengan isu-isu Perubahan Pendidikan KewarganegaraanMengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan karena perubahan pendidikan selalu mengikuti perkembangan zaman dan memastikan relevansi dan efektivitas pendidikan terus memperbarui kurikulum dan metode pengajaran, pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai kewarganegaraan, hak dan kewajiban, demokrasi, partisipasi politik, dan isu-isu global kepada para itu, perubahan pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan kritis dan sosial siswa. Dalam era informasi yang penuh dengan hoaks dan polarisasi, pendidikan kewarganegaraan perlu memberikan siswa kemampuan untuk menganalisis informasi dengan kritis, berpikir mandiri, dan menghargai keragaman pendidikan kewarganegaraan yang diperbarui, diharapkan siswa dapat menjadi warga negara yang aktif dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, memiliki kemampuan untuk berdialog secara konstruktif, dan mengambil sikap yang bertanggung jawab terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan politik yang dihadapi oleh dalam Perubahan Pendidikan KewarganegaraanMeskipun perubahan pendidikan kewarganegaraan memiliki manfaat yang jelas, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa mengimplementasikan perubahan tersebut juga menghadapi tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah menerima perubahan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses pihak mungkin resisten terhadap perubahan dan lebih memilih mempertahankan cara lama karena alasan tradisi atau kenyamanan. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dan kemauan untuk mengadopsi perubahan demi peningkatan kualitas pendidikan lainnya adalah mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait, termasuk guru, siswa, orang tua, serta lembaga pendidikan dan pemerintah. Perubahan pendidikan kewarganegaraan tidak dapat dilakukan secara efektif jika hanya dilakukan oleh sekelompok kecil kerjasama yang kuat antara semua stakeholders untuk merancang dan melaksanakan perubahan yang konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, tantangan lainnya adalah menyelaraskan perubahan dalam pendidikan kewarganegaraan dengan nilai-nilai inti yang dijunjung tinggi oleh perubahan diperlukan, namun nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, menghargai perbedaan, dan partisipasi aktif harus tetap menjadi landasan dalam pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, perubahan harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kepentingan dan nilai-nilai yang diinginkan oleh Perubahan Pendidikan KewarganegaraanPerubahan pendidikan kewarganegaraan membawa manfaat yang signifikan bagi siswa dan masyarakat secara perubahan ini dapat menghasilkan warga negara yang aktif dan berpartisipasi. Dengan pembelajaran yang melibatkan interaksi aktif, siswa didorong untuk berbicara, berdebat, dan berkolaborasi dalam isu-isu ini membangun keterampilan komunikasi dan kepemimpinan yang diperlukan untuk terlibat dalam kehidupan perubahan dalam pendidikan kewarganegaraan juga membantu mengembangkan keterampilan sosial dan kritis. Siswa diajarkan untuk memahami perspektif orang lain, membangun empati, dan berpikir secara kritis tentang masalah-masalah sosial dan politik yang mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia nyata dan menjadi agen perubahan yang Perubahan pendididikan kewarganegaraan juga berkontribusi dalam membangun persatuan dan keberagaman dalam masyarakat. Melalui pembelajaran tentang nilai-nilai kewarganegaraan yang inklusif dan penghargaan terhadap perbedaan, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya keragaman dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan membangun harmoni Kasus Perubahan Pendidikan Kewarganegaraan di IndonesiaDi Indonesia, pendidikan kewarganegaraan juga mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Sejarah perubahan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mencakup revisi kurikulum, peningkatan pendekatan partisipatif, dan penekanan pada pendidikan karakter yang mengakar pada nilai-nilai Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan melalui inisiatif-inisiatif yang melibatkan guru, siswa, dan masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan termasuk pengembangan modul pembelajaran yang interaktif, pelatihan bagi guru dalam mengadopsi pendekatan inovatif, dan peningkatan kolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi kewarganegaraan selalu mengalami perubahan karena tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman. Perubahan tersebut bertujuan untuk memastikan relevansi, efektivitas, dan daya saing pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab, aktif, dan memiliki keterampilan sosial dan perubahan ini juga menghadapi tantangan dalam penerimaan, dukungan, dan penyelarasan dengan nilai-nilai inti masyarakat. Dalam konteks Indonesia, perubahan pendidikan kewarganegaraan telah dilakukan melalui revisi kurikulum dan inisiatif yang melibatkan berbagai pihak terkait. Pendidikan Kewarganegaraan Suatu kenyataan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan PKn telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat mengkaji sejumlah kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum satuan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi. Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKn Indonesia dari masa ke masa? Untuk mengerti dinamika dan tantangan PKn di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji periodisasi perjalanan sejarah tentang praktik kenegaraan/pemerintahan Republik Indonesia RI sejak periode Negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai 18 negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Mengapa dinamika dan tantangan PKn sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan/pemerintahan RI? Inilah ciri khas PKn sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Ontologi PKn adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKn harus selalu menyesuaikan/sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang telah mempengaruhi PKn? Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi PKn di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni 1 Periode I 1945 1949; 2 Periode II 1949 1950; 3 Periode III 1950 1959; 4 Periode IV 1959 1966; 5 Periode V 1966 1998; 6 Periode VI 1998 sekarang. Mengapa dinamika dan tantangan PKn mengikuti periodisasi pelaksanaan UUD konstitusi? Aristoteles 1995 mengemukakan bahwa secara konstitusional “...different constitutions require different types of good citizen... because there are different sorts of civic function.” Apakah simpulan Anda setelah mengkaji pernyataan Aristoteles tersebut? Mari kita samakan dengan argumen berikut ini. Secara implisit, setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat baik berupa tuntutan maupun kebutuhan? Pendidikan Kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Dapatkah Anda kemukakan contoh perubahan masyarakat yang terkait dengan masalah kewarganegaraan? Coba Anda kemukakan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Apakah contoh peristiwa yang Anda kemukakan merupakan tantangan bagi PKn dan perlu diakomodasi oleh PKn? Kemukakan pendapat Anda. Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan IPTEK yang mempengaruhi PKn? Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKn perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara-bangsa. Sebaliknya PKn perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKn termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan IPTEK. Postingan populer dari blog ini Pasar bebas untungkan indonesia Meski mengajukan permintaan untuk merundingkan kembali sejumlah pasal kesepakatan perjanjian perdagangan non-tarif, pemerintah mengatakan pasar terbuka ASEAN-Cina tetap berlaku. Menteri Perdagangan Mari Pangestu kepada berbagai media di Jakarta menegaskan, pelaksanaan pasar bebas ini akan menguntungkan ekspor dan investasi di Indonesia. "Kita jangan hanya melihat bilateral trade balance -nya. Yang terjadi adalah kita mengimpor bahan baku dari Cina, profil impor kita dari Cina itu banyak bahan baku. Diolah disini untuk pasar dalam negeri dan untuk ekspor, dan ekspornya belum tentu ke Cina, melayani juga kawasan ASEAN," jelas Mari Pangestu. Menurut Mari disini Indonesia bisa berperan memperluas produk dan pasar ekspornya. Pasar bebas ASEAN-Cina yang mulai berlaku sejak 1 Januari lalu, menurut Menteri Perdagangan, juga akan membuat Indonesia menarik bagi investasi Cina karena perluasan pasar meliputi seluruh negara ASEAN ditambah Cina. Mari mencontohkan produk ekspor seperti ol Macam-Macam Metode Pembelajaran Macam-Macam Metode Pembelajaran Metodologi mengajar adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan pengajaran tercapai. Agar tujuan pengajaran tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh pendidik, maka perlu mengetahui, mempelajari beberapa metode mengajar, serta dipraktekkan pada saat mengajar. Beberapa metode mengajar 1. Metode Ceramah Preaching Method Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan saecara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Muhibbin Syah, 2000. Metode ceramah dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk menyampaikan informasi, dan paling efektif dalam mengatasi kelangkaan literatur atau rujukan yang sesuai dengan jangkauan daya beli dan diskusikan, lalu sajikan di kelas. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa secara historis, PKn di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, PKn Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara politis, PKn Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Suatu kenyataan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan PKn telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat mengkaji sejumlah kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum satuan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi. Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKn Indonesia dari masa ke masa? Untuk mengerti dinamika dan tantangan PKn di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji periodisasi perjalanan sejarah tentang praktik kenegaraan/pemerintahan Republik Indonesia RI sejak periode Negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai “Pendidikan Moral Pancasila PMP secara konstitusional mulai dikenal dengan adanya TAP MPR No. lV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila P4. Dengan adanya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Paneasila P4, maka materi PMP didasarkan pada isi P4 tersebut. Oleh karena itu, TAP MPR No. II/ MPR/1978 merupakan penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Selanjutnya TAP MPR No. II/MPR?1978 dijadikanlah sumber, tempat berpijak, isi, dan evaluasi PMP. Dengan demikian, hakikat PMP tiada lain adalah pelaksanaan P4 melalui jalur pendidikan formal. Di samping pelaksanaan PMP di sekolah-sekolah, di dalam masyarakat umum giat diadakan usaha pemasyarakatan P4 lewat berbagai penataran. “... dalam rangka menyesuaikan Kurikulum 1975 dengan P4 dan GBHN 1978, ... mengusahakan adanya buku pegangan bagi murid dan guru Sekolah Dasar SD, Sekolah Menengah Pertama SMP dan Sekolah Menengah Atas SMA ... usaha itu yang telah menghasilkan Buku Paket PMP...." Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa l P4 merupakan sumber dan tempat berpijak, baik isi maupun cara evaluasi mata pelajaran PMP melalui pembakuan kurikulum 1975; 2 melalui Buku Paket PMP untuk semua jenjang pendidikan di sekolah maka Buku Pedoman Pendidikan Kewargaan Negara yang berjudul Manusia dan Masyarakat Baru lndonesia Civics dinyatakan tidak berlaku lagi; dan 3 bahwa P4 tidak hanya diberlakukan untuk sekolah-sekolah tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya melalui berbagai penataran P4. Sesuai dengan perkembangan iptek dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat, kurikulum sekolah mengalami perubahan menjadi Kurikulum 1994. Selanjutnya nama mata pelajaran PMP pun mengalami perubahan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn yang terutama didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada ayat 2 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat 1 Pendidikan Pancasila; 2 Pendidikan Agama; dan 3 Pendidikan Kewarganegaraan. Pasca Orde Baru sampai saat ini, nama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kembali mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat diidentifikasi dari dokumen mata pelajaran PKn 2006 menjadi mata pelajaran PPKn 2013. Untuk lebih mendalami keduanya, buatlah perbandingan dua dokumen kurikulum tersebut. Tugas Anda adalah membandingkan dua dokumen kurikulum 2006 dan 2013 dengan mengidentifikasi dan mengungkapkan apakah persamaan dan perbedaan yang ada dalam dua dokumen kurikulum tersebut. Susunlah terlebih dahulu topik-topik atau unsur-unsur yang sama dan berbeda dalam dua dokumen kurikulum 2006 dan 2013 kemudian masukkan ke dalam tabel. Apa simpulan Anda tentang sumber historis, sosiologis, dan politis Pendidikan Kewarganegaraan? Susunlah simpulan yang telah Ada diskusikan, lalu sajikan di kelas. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa secara historis, PKn di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, PKn Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara politis, PKn Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Suatu kenyataan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan PKn telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat mengkaji sejumlah kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum satuan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi. Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKn Indonesia dari masa ke masa? Untuk mengerti dinamika dan tantangan PKn di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji periodisasi perjalanan sejarah tentang praktik kenegaraan/pemerintahan Republik Indonesia RI sejak periode Negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Mengapa dinamika dan tantangan PKn sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan/pemerintahan RI? Inilah ciri khas PKn sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Ontologi PKn adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKn harus selalu menyesuaikan/sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gambar Apa kontribusi PKn terhadap dinamika dan tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti masalah perpajakan di atas? Sumber Apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang telah mempengaruhi PKn? Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi PKn di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni 1 Periode I 1945 1949; 2 Periode II 1949 1950; 3 Periode III 1950 1959; 4 Periode IV 1959 1966; 5 Periode V 1966 1998; 6 Periode VI 1998 sekarang. Mengapa dinamika dan tantangan PKn mengikuti periodisasi pelaksanaan UUD konstitusi? Aristoteles 1995 mengemukakan bahwa secara konstitusional “...different constitutions require different types of good citizen... because there are different sorts of civic function.” Apakah simpulan Anda setelah mengkaji pernyataan Aristoteles tersebut? Mari kita samakan dengan argumen berikut ini. Secara implisit, setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Guna membentuk warga negara yang baik, pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat AS membelajarkan warga mudanya tentang sistem presidensiil, mekanisme check and balances, prinsip federalisme, dan nilai-nilai individual. Bentuklah kelompok kecil untuk mendiskusikan, apakah PKn di Indonesia juga perlu membelajarkan hal tersebut kepada warganya? Kemukakan alasanmu. Presentasikan hasil diskusi kelompok. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat baik berupa tuntutan maupun kebutuhan? Pendidikan Kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Dapatkah Anda kemukakan contoh perubahan masyarakat yang terkait dengan masalah kewarganegaraan? Coba Anda kemukakan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melaksanakan tugas, Anda dapat bekerja dalam kelompok diskusi. Susunlah hasil diskusi dengan mengelompokkan peristiwa/kasus hukum dan politik dalam bentuk tabel. Kemudian presentasikan hasil kerja kelompok tersebut untuk mendapat tanggapan atau komentar dari teman mahasiswa lain. negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Mengapa dinamika dan tantangan PKn sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan/pemerintahan RI? Inilah ciri khas PKn sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Ontologi PKn adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKn harus selalu menyesuaikan/sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gambar Apa kontribusi PKn terhadap dinamika dan tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti masalah perpajakan di atas? Sumber Apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang telah mempengaruhi PKn? Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi PKn di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni 1 Periode I 1945 1949; 2 Periode II 1949 1950; 3 Periode III 1950 1959; 4 Periode IV 1959 1966; 5 Periode V 1966 1998; 6 Periode VI 1998 sekarang. Mengapa dinamika dan tantangan PKn mengikuti periodisasi pelaksanaan UUD konstitusi? Aristoteles 1995 mengemukakan bahwa secara konstitusional “...different constitutions require different types of good citizen... because there are different sorts of civic function.” Apakah simpulan Anda setelah mengkaji pernyataan Aristoteles tersebut? Mari kita samakan dengan argumen berikut ini. Secara implisit, setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Guna membentuk warga negara yang baik, pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat AS membelajarkan warga mudanya tentang sistem presidensiil, mekanisme check and balances, prinsip federalisme, dan nilai-nilai individual. Bentuklah kelompok kecil untuk mendiskusikan, apakah PKn di Indonesia juga perlu membelajarkan hal tersebut kepada warganya? Kemukakan alasanmu. Presentasikan hasil diskusi kelompok. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat baik berupa tuntutan maupun kebutuhan? Pendidikan Kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Dapatkah Anda kemukakan contoh perubahan masyarakat yang terkait dengan masalah kewarganegaraan? Coba Anda kemukakan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melaksanakan tugas, Anda dapat bekerja dalam kelompok diskusi. Susunlah hasil diskusi dengan mengelompokkan peristiwa/kasus hukum dan politik dalam bentuk tabel. Kemudian presentasikan hasil kerja kelompok tersebut untuk mendapat tanggapan atau komentar dari teman mahasiswa lain. Apakah contoh peristiwa yang Anda kemukakan merupakan tantangan bagi PKn dan perlu diakomodasi oleh PKn? Kemukakan pendapat Anda. Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan IPTEK yang mempengaruhi PKn? Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKn perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara-bangsa. Sebaliknya PKn perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKn termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan IPTEK. E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pendidikan

mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan